Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengharapkan perusahaan minyak dan gas dari Italia, ENI, menerapkan teknologi alternatif dalam rangka meningkatkan produksi migas mereka.
Bahlil menyatakan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan percepatan pengembangan proyek-proyek energi minyak dan gas yang penting guna mencapai sasaran produksi migas. Sasaran produksi migas sebesar 605 ribu barel per hari untuk minyak serta 1.005 ribu barel setara minyak per hari untuk gas alam telah ditetapkan dalam Anggaran Pendanaan Belanja Negara tahun 2025.
Bahlil mengatakan bahwa beberapa taktik strategis telah dijalankan untuk meningkatkan produksi minyak, yang meliputi metode-metode tidak biasa, dan salah satu dari ini perlu dilaksanakan oleh ENI.
“Tanpa ragu, kita perlu mengambil tindakan di luar kebiasaan. Kita juga harus memiliki pola pikir yang tidak terbatas pada norma-norma umum,” ujar Bahlil ketika melakukan inspeksi di Onshore Receiving Facility (ORF) ENI Muara Bakau, Rabu (30/4).
ENI sedang mengembangkan dua Proyek Strategis Nasional, yakni Indonesia Deepwater Development (IDD) yang memiliki cadangan sebesar 2,67 TCF gas dan 66 juta barrel minyak, serta Geng North dengan cadangan mencapai 5,3 TCF gas. Untuk pendanaannya, proyek Southern Hub (IDD) membutuhkan investasi senilai USD 3,7 miliar sementara itu Northern Hub memerlukan dana sebanyak USD 11,4 miliar.
“Sebagai contoh, ada ENI. Jika target penyelesaian proyeknya pada tahun 2029, kami meminta agar dituntaskan lebih awal ke tahun 2028,” terangnya.
Proyek ENI yang disebut oleh Bahlil itu diproyeksikan untuk memproduksi sekitar 1.500 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) gas alam serta 90 ribu barrel konsentrasi minyak.
Bahlil menyatakan bahwa sesudah proyek besar hilir minyak dan gas itu mulai menghasilkan produksi, ENI akan menempati posisi sebagai salah satu produsen gas alam terkemuka urutan ketiga atau keempat secara global.
Dia dapat ditempatkan sebagai peringkat ketiga atau keempat di tingkat global dan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2025. Hasil dari proyek ini akan terlihat meningkat secara bertahap mulai tahun 2027, 2028, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2030,” jelas Bahlil.
Bahlil mengatakan bahwa menyederhanakan proses perizinanan merupakan prioritas utama bagi Pemerintah untuk mendorong kenaikan produksi minyak dan gas. Menurut dia, aturan yang simpel dan langsung ke intinya akan membantu Para Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) lebih mudah dalam melaksanakan tugas operasional mereka di ladang-ladang tersebut.
Dia pun menyebutkan bahwa sebelumnya banyak kontraktor mengeluh tentang kesulitan dalam proses perizinan yang malah mencegah efisiensi pekerjaan dan menunda aktivitas produksinya.
Oleh karena itu, Kementerian ESDM berkolaborasi dengan dan mengharapkan bantuan dari Pemerintah Daerah, termasuk Gubernur, agar bisa mensupport peningkatan kecepatan dalam proses perijinan di skala lokal.
